Landasan Budaya Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis

 

[Sumber]Dalam analisis budaya mengacu pada penggunaan metode komputasi, visualisai dan data besar untuk eksplorasi budaya kontemporer dan sejarah. Latarbelakang adanya penelitian ini adalah menjaga kerahasiaan kedokteran menjadi kewajiban profesi kedokteran dalam bidang pelayanan kesehatan sesuai sumpah Hippokrates yang menjadi dasar sumpah dokter diseluruh dunia. Rahasia kedokteran merupakan hak asasi manusia hak atas privacy yang harus dijaga sebagai bentuk penghormatan harkat dan martabat manusia serta hak konstitusional. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan tegas dicantumkan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam “Declaration of Human Rights” Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB, 1948) dengan jelas dirumuskan HAM yang antara lain berbunyi sebagai berikut. (1) Setiap orang dilahirkan merdeka dan memiliki hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. (2) manusia dihormati sebagai manusia tanpa memperhatikan wilayah asal dan keturunannya.

        Baca juga : Landasan sosiologis pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelanggaran rahasia medis

Penelitian yang dilakukan oleh Antarielya Dewi dengan judul tanggung jawab hukum dokter dalam menjaga rahasia kedokteran persamaan dalam penilitian ini pelanggaran terhadap rahasia kedokteran dapat dimintai pertanggungjawaban Hukum pidana Khususnya Pasal 322 bagi yang Pelanggarnya:

Ø  Pelanggaran Hukum Pidana Terhadap Wajib Simpan Rahasia Kedokteran

Hukum Pidana adalah suatu pelanggaran akibat perbuatan atau tindakan yang merugikan seseorang disertai sanksi yang telah dibentuk oleh pihak yang berwenang, perbuatan atau tindakan ini sering terjadi di lingkungan masyarakat, ilmu pengetahuan hukum pidana pada hakikatnya adalah ilmu yang mempelajari, baik ilmu hukum pidana yang sedang berlaku (ius constitutum) maupun hukum pidana yang masih dicita-citakan  (ius constitundeum). Biasanya hukum tidak khusus bicara tentang rahasia medis tapi tentang rahasia profesi pada umumnya. Di Indonesia membuka rahasia pasien oleh dokter dapat dihukum berdasarkan Pasal 322 KUHP: a) Barang siapa degan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah. b) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Baca juga : Landasan Filosofis Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis

Ø  Pembukaan Rahasia Kedokteran

Rahasia kedokteran dapat dibuka untuk suatu keadaan tertentu, hal ini dimaksudkan memberikan manfaat bagi pasien itu sendiri dan kepentingan masyarakat lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pembukaan rahasia kedokteran dapat dibuka sesuai ketentuan perundang-undangan. Di Indonesia pengungkapan rahasia kedokteran diatur oleh UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran Pasal 48 ayat 2: “Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum untuk kepentingan penegakkan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dalam ketentuan hukum tertulis hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan ketentuan pidana (KUHP) yang melindugi dokter yang terpaksa melakukan pelanggaran rahasia jabatan antara lain  Pasal 48 KUHP (overmacht), yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana; Pasal 50 KUHP; Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undangundang tidak dipidana; Pasal 51 ayat (1) KUHP, Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.

Ø  Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis

Kewajiban menjaga rahasia kedokteran ini harus di junjung tinggi oleh dokter dan tenaga kesehatan lain, karena kerahasiaan ini merupakan hak atas privacy oleh sipasien dan haknya kepada siapa iya akan mengungkapkannya, Masalah kerahasiaan kedokteran ini mempunyai dasar perbuatan melawan hukum, antara lain karena adanya kewajiban kepedulian (duty of care) dari dokter terhadap pasiennya. Ketentuan tentang rahasia kedokteran selain diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan ini juga diatur dalam Undang-undang khusus dalam hukum kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No 24 Tahun   2009 berbunyi: ayat (1) setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran; ayat (2) rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga : Landasan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis